Buntunya Mediasi Masalah Angkutan Online Pemkot Malang Membawa Persoalan ini ke Propinsi
Pemerintah Kota Malang akan membawa konflik angkutan konvensional dan angkutan online ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebab, berbagai upaya mediasi yang sudah dilakukan di tingkat Kota Malang selalu berjalan buntu.
Rencananya, ada tiga lembaga sekaligus yang konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait persoalan itu, yaitu Pemerintah Kota Malang yang akan diwakili Dinas Perhubungan, perwakilan dari DPRD Kota Malang dan perwakilan dari jajaran Polres Malang Kota.
"Kita konsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto saat menyampaikan keputusan mediasi di hadapan para perwakilan sopir angkot, Senin (6/3/2017).
Menurutnya, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan karena tidak ada peraturan yang pasti terkait angkutan online tersebut.
"Soalnya ini harus hati-hati. Jangan sampai melanggar aturan," katanya.
Rencananya, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dilakukan pada besok, Selasa (7/3/2017). Hasilnya akan langsung disampaikan kepada para perwakilan sopir angkot dan sopir angkutan konvensional lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi meminta kepada semua sopir angkutan konvensional untuk bersabar. Sebab, menurutnya, keputusan terkait angkutan online tidak bisa dilakukan di tingkat daerah.
"Makanya kalau (minta keputusan) hari ini tidak bisa. Dinas Perhubungan Kota Malang baik Polri tidak punya kewenangan untuk menutup (aplikasi angkutan online)," jelasnya.
Kasat Lantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho berharap tidak ada lagi aksi demonstrasi selama proses konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung. Pihaknya juga akan mengantisipasi konflik horizontal yang kemungkinan terjadi antara sopir angkutan konvensional dan sopir angkutan online.
"Baik unsur lalu lintas maupun sabhara akan selalu berupaya untuk melakukan antisipasi," jelasnya.
Sementara itu, keputusan DPRD, Pemerintah Kota Malang dan Polres Malang Kota untuk membawa masalah konflik angkutan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditolak oleh para pendemo yang masih bertahan di depan Balai Kota Malang. Mereka meminta agar ada keputusan untuk menutup angkutan online hari ini.
"Tidak bisa. Harus hari ini," kata sejumlah pendemo.
Menurutnya, persoalan ini sudah berlarut-larut dan membutuhkan keputusan sesegera mungkin.
Pemerintah Kota Malang akan membawa konflik angkutan konvensional dan angkutan online ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sebab, berbagai upaya mediasi yang sudah dilakukan di tingkat Kota Malang selalu berjalan buntu.
Rencananya, ada tiga lembaga sekaligus yang konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait persoalan itu, yaitu Pemerintah Kota Malang yang akan diwakili Dinas Perhubungan, perwakilan dari DPRD Kota Malang dan perwakilan dari jajaran Polres Malang Kota.
"Kita konsultasikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto saat menyampaikan keputusan mediasi di hadapan para perwakilan sopir angkot, Senin (6/3/2017).
Menurutnya, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan karena tidak ada peraturan yang pasti terkait angkutan online tersebut.
"Soalnya ini harus hati-hati. Jangan sampai melanggar aturan," katanya.
Rencananya, konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan dilakukan pada besok, Selasa (7/3/2017). Hasilnya akan langsung disampaikan kepada para perwakilan sopir angkot dan sopir angkutan konvensional lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Kusnadi meminta kepada semua sopir angkutan konvensional untuk bersabar. Sebab, menurutnya, keputusan terkait angkutan online tidak bisa dilakukan di tingkat daerah.
"Makanya kalau (minta keputusan) hari ini tidak bisa. Dinas Perhubungan Kota Malang baik Polri tidak punya kewenangan untuk menutup (aplikasi angkutan online)," jelasnya.
Kasat Lantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho berharap tidak ada lagi aksi demonstrasi selama proses konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung. Pihaknya juga akan mengantisipasi konflik horizontal yang kemungkinan terjadi antara sopir angkutan konvensional dan sopir angkutan online.
"Baik unsur lalu lintas maupun sabhara akan selalu berupaya untuk melakukan antisipasi," jelasnya.
Sementara itu, keputusan DPRD, Pemerintah Kota Malang dan Polres Malang Kota untuk membawa masalah konflik angkutan ini ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditolak oleh para pendemo yang masih bertahan di depan Balai Kota Malang. Mereka meminta agar ada keputusan untuk menutup angkutan online hari ini.
"Tidak bisa. Harus hari ini," kata sejumlah pendemo.
Menurutnya, persoalan ini sudah berlarut-larut dan membutuhkan keputusan sesegera mungkin.
Post a Comment